Bojonegoro, 5 Mei 2026 – Rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPU PKP CK) berlangsung dinamis pada Selasa (5/5/2026). Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga rencana penataan pasar yang berdampak langsung pada masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Imam Sholikin, dan dihadiri anggota komisi serta Kepala DPU PKP CK, Satito Hadi, bersama jajaran kepala bidang.
Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada progres pembangunan, tetapi juga mencakup potensi dampak sosial dan ekonomi dari setiap program. Satito Hadi menyampaikan bahwa pembangunan yang dirancang memiliki dampak luas dan perlu perencanaan matang.
“Bojonegoro memiliki posisi strategis, sehingga setiap proyek harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko seminimal mungkin,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana pengembangan pasar dengan konsep yang lebih modern. Namun demikian, ia menekankan pentingnya memperhatikan kondisi pedagang, terutama yang belum direlokasi.
“Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi hak masyarakat justru terabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D, Tohari, mengungkapkan bahwa kapasitas pasar direncanakan mampu menampung sekitar 550 pedagang. Ia menekankan pentingnya kejelasan skema penataan agar seluruh pedagang dapat terakomodasi.
“Harapannya tahun ini bisa terealisasi maksimal, mengingat progres anggaran biasanya dapat mencapai sekitar 95 persen,” ujarnya.
Anggota Komisi D lainnya, Jumarianto, memberikan apresiasi terhadap perkembangan pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia meminta agar laporan proyek disajikan secara lebih rinci dan transparan, khususnya terkait jumlah proyek yang telah dilelang serta progres realisasinya.
“Kami memerlukan data yang jelas untuk mengetahui sejauh mana capaian di lapangan,” katanya.
Menutup rapat, Imam Sholikin berharap seluruh kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro. Ia juga menekankan pentingnya setiap langkah pembangunan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Semoga kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.