JAKARTA – Komitmen membangun institusi yang semakin inklusif terus diperkuat Polri melalui kebijakan rekrutmen yang membuka kesempatan setara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, adaptif, dan menghargai keberagaman kemampuan masyarakat.
Kadivhumas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa proses seleksi bagi penyandang disabilitas tetap mengedepankan kompetensi, integritas, serta kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Namun demikian, pelaksanaannya dilakukan dengan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi peserta agar proses berjalan secara adil dan inklusif.
Menurutnya, kesempatan untuk bergabung menjadi bagian dari Polri diberikan kepada seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan sesuai bidang tugas yang dibutuhkan.
Program ini memiliki dasar hukum yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait hak penyandang disabilitas, regulasi kepolisian, serta mekanisme Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pelaksanaannya, Polri menyesuaikan penempatan personel berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, serta kebutuhan organisasi. Personel penyandang disabilitas dapat berkontribusi pada sejumlah bidang yang lebih menitikberatkan pada kemampuan administrasi, analisis, pelayanan publik, teknologi informasi, kesehatan, hingga fungsi pendukung lainnya.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa jalur rekrutmen telah dibuka melalui berbagai skema, mulai SIPSS, Bintara, hingga ASN Polri. Pada tahun 2024 tercatat peserta penyandang disabilitas diterima melalui jalur SIPSS dan Bintara, sementara pada tahun 2025 rekrutmen juga tetap berlangsung sesuai kebutuhan organisasi.
Polri menyampaikan bahwa evaluasi dan kajian terhadap kebutuhan rekrutmen akan terus dilakukan seiring perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi. Fokus utamanya adalah memastikan setiap warga negara yang memiliki kompetensi dan potensi memperoleh kesempatan yang setara untuk berkontribusi.
Melalui kebijakan tersebut, Polri menegaskan arah pembangunan institusi yang semakin modern, humanis, dan terbuka, sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menutup ruang untuk berkontribusi dan mengabdi bagi bangsa serta negara.