BREAKING NEWS
Selamat datang di Portal Berita Anda | Media terpercaya | Informasi aktual setiap hari

Kasus Dugaan Tambang Ilegal Cancoko Berpotensi Melebar, PH Laporkan Kades Ngandong dan Pemilik Excavator ke Polresta Tuban


TUBAN — Perkara dugaan pertambangan tanpa izin yang sebelumnya menjerat Cancoko memasuki babak baru. Penasehat Hukum (PH) Cancoko dari W.E.T Law Institute melaporkan Kepala Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Suiswanto, serta Sabari, yang disebut sebagai pemilik excavator, kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Tuban.

Laporan tersebut disampaikan beberapa hari lalu dan menjadi langkah hukum baru dari pihak Cancoko yang saat ini masih menempuh proses banding atas perkara pertambangan yang telah diputus Pengadilan Negeri (PN) Tuban.

Cancoko sebelumnya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp100 juta. Atas putusan tersebut, pihaknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan proses hukumnya masih berjalan.

Penasehat Hukum Cancoko, Nang Engki Anom Suseno, mengatakan laporan terhadap pihak lain dilakukan setelah pihaknya mencermati fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan.

«“Laporan resmi sudah kami sampaikan ke Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Tuban beberapa hari lalu,” ujar Engki saat jumpa pers di kantor W.E.T Law Institute, Senin (17/8/2026).»

Menurutnya, laporan tersebut dimaksudkan agar aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap setiap pihak yang berdasarkan fakta dan alat bukti diduga mempunyai keterkaitan dengan rangkaian kegiatan pertambangan tersebut.

Engki menilai penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada satu orang apabila dalam proses persidangan ditemukan fakta yang mengarah pada kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Ia menyebut, pihaknya melihat adanya dugaan peran sejumlah pihak, baik yang disebut aktif maupun pasif, yang menurutnya perlu diuji melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan.

Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Engki juga menyinggung ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang mengatur berbagai perbuatan terkait hasil pertambangan yang berasal dari sumber tidak sah.

Menurutnya, apabila terdapat pihak yang berdasarkan bukti diduga menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut ataupun menjual hasil pertambangan ilegal, maka peran masing-masing perlu diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, Engki menyebut nama Suiswanto serta pihak lain yang menurutnya berkaitan dengan aktivitas pengangkutan maupun pembelian dan pengolahan pasir silika.

Namun demikian, seluruh nama dan dugaan peran yang disebut dalam laporan tersebut masih merupakan bagian dari materi yang harus diverifikasi. Status hukum seseorang tetap harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan dan alat bukti yang sah.

Fakta Persidangan Jadi Dasar Laporan

Pihak PH Cancoko menyatakan sejumlah fakta terkait pihak lain disebut muncul dalam persidangan perkara Cancoko.

Atas dasar itu, mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap setiap informasi yang muncul dalam persidangan, termasuk pihak-pihak yang disebut maupun yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan.

Engki juga menyampaikan bahwa pihaknya menilai masih terdapat sejumlah pihak lain yang perlu dimintai keterangan apabila memang ditemukan keterkaitan berdasarkan bukti.

«“Kami ingin semua yang terkait dalam kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.»

Ia juga menyebut adanya pihak lain yang menurutnya perlu diperiksa, termasuk seseorang berinisial E yang disebutnya berkaitan dengan kegiatan investasi.

Keterangan tersebut masih berupa klaim dari pihak pelapor dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui proses penegakan hukum.

Polresta Tuban Pastikan Laporan Ditindaklanjuti

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti.

«“Kita akan tindak lanjuti, Mas,” ujarnya melalui pesan singkat.»

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa laporan tersebut akan masuk dalam proses penanganan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Babak Baru dan Pesan Tegas Penegakan Hukum

Masuknya laporan baru ini membuat perkara dugaan pertambangan tanpa izin yang sebelumnya berpusat pada Cancoko berpotensi berkembang menjadi penyelidikan yang lebih luas.

Jika nantinya ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, proses hukum dapat berkembang sesuai peran masing-masing. Sebaliknya, apabila bukti tidak mencukupi, proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum acara pidana.

Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa aktivitas pertambangan harus dilakukan sesuai perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang profesional, transparan dan tidak tebang pilih diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pertambangan ilegal kembali terjadi.

Media akan terus memantau perkembangan laporan tersebut secara berimbang, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, verifikasi fakta, serta hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Bagikan Berita Ini