MAGETAN – Tekanan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Magetan terus meningkat. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, menuntut percepatan penanganan dugaan penyimpangan dana pokok pikiran (pokir) DPRD periode 2021–2023.
Dalam aksi tersebut, massa menilai persoalan dana pokir perlu ditangani secara serius karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa hingga saat ini publik belum melihat perkembangan signifikan terkait penanganan kasus tersebut. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Kami berharap proses ini berjalan jelas dan terbuka. Jika memang ada pelanggaran, perlu diungkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Para peserta aksi juga mengingatkan bahwa dana pokir merupakan bagian dari mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai aturan.
Dalam tuntutannya, massa meminta Kejari Magetan untuk mempercepat proses penyelidikan, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab secara objektif, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara berkala.
Salah satu warga yang turut hadir dalam aksi menyampaikan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menyikapi isu penggunaan anggaran daerah.
“Kami berharap ada kejelasan dan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kejari Magetan menyatakan bahwa proses penanganan perkara masih berjalan dan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kejari juga menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan secara profesional.
“Perkara ini masih dalam proses. Kami berkomitmen menindaklanjuti sesuai ketentuan dan terus berupaya meningkatkan penanganannya,” ujar perwakilan Kejari.
Kejari juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal proses hukum sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Desakan yang muncul mencerminkan harapan masyarakat agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.