Bojonegoro, 6 Maret 2026 — Polemik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Isu tersebut mencuat setelah seorang warga mengunggah kritik mengenai menu program MBG melalui platform TikTok. Unggahan tersebut kemudian berujung laporan dari pihak pengelola dapur program.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk terkait kualitas dan standar menu dalam program MBG.
Menurutnya, kritik dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak pelaksana program agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran.
“Seluruh masyarakat berhak menyampaikan saran dan kritik. Hal itu menjadi bagian dari pengawasan publik agar program berjalan sesuai tujuan,” ujar Umar kepada awak media usai menghadiri rapat kerja bersama sejumlah pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Bojonegoro menggelar rapat kerja dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro.
Rapat tersebut juga melibatkan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan untuk membahas evaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya selama bulan Ramadan 2026.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat terus dievaluasi dan disempurnakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama para pelajar yang menjadi sasaran program tersebut.(***)